Pernyataan Sikap JBMI (Jaringan Buruh Migrant Indonesia di Hong Kong).
SBY & ELIT POLITIK INDONESIA:
Hentikan Mengabdi Pada Pemodal Asing
Akhiri Kemiskinan dan Sediakan Lapangan Kerja
Kembalikan Hak Demokratis Rakyat! Cabut UU Pilkada!
Menjelang akhir 10 tahun jabatannya, SBY dan elit-elit politik yang sedang menguasai negeri Indonesia tidak hentinya menyengsarakan rakyat. SBY dan klik-nya secara terbuka mengesahkan aturan-aturan yang kejam dan menghisap yang hanya menguntung para elit politik dan pemodal asing.
Dalam beberapa minggu terakhir ini saja, SBY telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan anti rakyat mulai dari perampasan tanah atas nama “pembangunan” seperti yang terjadi di Rembang dan Karawang serta daerah-daerah lain, kenaikan BBM sebesar Rp. 3000 pada bulan Nopember mendatang dan yang paling terbaru adalah pengesahan undang-undang Pilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) pada tanggal 25 September 2014 kemarin.
Tentu langkah ini tidak aneh jika kita lihat buruknya catatan SBY selama 10 tahun memimpin. SBY telah menaikan BBM beberapa kali, menaikan listrik dan harga kebutuhan pokok, mengesahkan undang-undang ormas yang membatasi hak berorganisasi dan berekspresi, mengesahkan Master Plan Percepatan dan Pelaksaan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang membantu para pemodal untuk mempercepat laju keuntungan melalui perampasan sumber daya, mengijinkan aparat untuk makin kejam terhadap rakyat dan masih banyak lagi catatan-catatan hitam SBY yang mengkhianati kepercayaan rakyat.
UU Pilkada: Undang-Undang Pesanan Pemodal Asing
Para pemodal dunia yang mempromosikan globalisasi neoliberal semakin berkurang keuntungannya apalagi setelah krisis global. Untuk mengembalikan dan meningkatkan keuntungan, maka para pemodal yang menguasai perdagangan dunia ini juga sibuk mencari cara-cara baru yang meyakinkan tersedianya sumber daya alam murah, tenaga kerja murah dan pasar yang luas bagi produknya. Indonesia yang sangat kaya alam dan rakyatnya memenuhi persyaratan yang diinginkan sehingga selalu diincar sejak jaman dulu sampai sekarang.
Jika Belanda datang sendiri ke Indonesia untuk menjajah selama 350 tahun, tetapi kini penjajahan dilakukan secara tidak langsung melalui perdagangan bebas neoliberal yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dan Negara-Negara kaya dunia lainnya.
Untuk menjalankan penjajahan gaya baru ini, maka harus meyakinkan bahwa orang-orang yang memimpin Indonesia adalah mereka yang bersedia dikendalikan dan semua peraturan yang diciptakan harus mengabdi kepada kepentingan pemodal. Inilah yang menyebabkan sejak Suharto sampai SBY berkuasa, Semua program dan peraturan hanya seakan-akan untuk pembangunan rakyat tetapi hakekatnya memuluskan agenda penjajah asing tersebut seperti kenaikan BBM dan UU Pilkada.
Para pemodal asing melalui SBY dan elit-elit politik yang berkuasa hari ini sangat berkepentingan mengesahkan UU Pilkada karena mereka harus meyakinkan keinginan mereka dijalankan dari pusat ke bawah tanpa hambatan. Jika melalui pilihan langsung, maka rakyat yang sudah mulai terbuka kesadarannya tentu akan kritis menilai pemimpin-pemimpinnya apalagi terhadap mereka yang sudah punya catatan buruk. Melalui UU Pilkada ini, secara perlahan Indonesia akan dikembalikan ke sistem birokrasi yang pernah diciptakan Belanda ketika menjajah dulu dimana semua keputusan dan pemimpin ditentukan oleh Belanda. Atau bahkan kembali ke sistem kerajaan.
Hak Demokratis Rakyat Terancam, Mari Kita Bersatu Melawan
Saat ini saja ketika ruang demokratis sedikit terbuka khususnya setelah Suharto ditumbangkan, rakyat masih tidak punya hak demokratis sejati. Hal ini terbukti dengan panggung politik Indonesia sangat dikuasai oleh elit-elit yang kaya yang bersaing dengan menebar janji-janji palsu. Sementara rakyat hanya jadi penonton dan pemilih. Jadi bisa dibayangkan jika hak demokratis yang cuma sedikit ini akhirnya dicabut maka rakyat akan lumpuh dan mutlak menjadi budak di negeri sendiri dan Negara lain untuk memuaskan keserakahan elit politik dan pemodal asing.
Imbasnya, penderitaan akan semakin mendalam dan rakyat akan semakin terpasung dalam kemiskinan, ketakutan, keterbelakangan dan pembodohan. Rakyat yang melawan akan pasti dihabisi seperti di jaman Belanda dan orde baru Suharto.
Indonesia bukan negeri miskin dan bodoh tetapi yang benar adalah dimiskinkan dan dibodohi. Penghisapan ratusan tahun oleh penjajah lama dan penjajah baru yang menjadi akar penderitaan panjang rakyat Indonesia. Buruh migran adalah bukti kongkret rakyat Indonesia yang dimiskinkan, digusur dari tanahnya sendiri, diupah seperti budak, dibutakan dari ilmu pengetahuan. Tanpa adanya penghisapan atas alam dan rakyat Indonesia, tentu hari ini Indonesia sudah menjadi negeri sejahtera dan menjadi bangsa yang maju dan bermartabat.
Selama Indonesia dikuasai asing maka selamanya rakyat akan terus terpaksa keluar negeri demi kelangsungan hidup. Untuk itulah, sudah jadi kewajiban kita sebagai bagian dari rakyat Indonesia untuk turut berpartisipasi untuk menolak semua kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Karena apa yang merugikan rakyat pasti merugikan buruh migran.
Penjajahan dalam bentuk apapun tidak akan pernah membawa rakyat menuju kesejahteraan. Maka mari kita bangkitkan semangat kita untuk saling menyadarkan, bersatu dan tanpa kenal lelah melanjutkan cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka sepenuhnya. ###
